Mochamad AA, SH, M.Hum : Jokowi Belum Layak Jadi Capres

Nama Jokowi yang banyak diunggulkan sebagai calon presiden, dinilai belum mempunyai kompeten­si (kelayakan) di bidang transportasi perhubungan darat dan lainnya.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, nyatanya Jokowi belum bisa berbuat banyak untuk atasi kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

Jakarta - “Ini baru satu kompetensi saja, Jokowi jelas kurang layak, Jakarta masih macet, Jokowi belum bisa ber­buat banyak. Kompetensi lain­nya, juga belum teruji.”

Demikian dikatan Mocha­mad AA, SH, M.Hum (Advo­kat/Pengacara/Penasehat Hukum) di Jakarta.

Mochamad AA juga men­ya­ta­kan, kompetensi lainnya, Jokowi juga belum tampak. Kompetensi di bidang keua­ngan, anggaran dan perpaja­kan, Jokowi sampai saat ini belum bisa membuat system online terhadap pajak-pajak restoran yang memungut 10 persen ke para konsumen. Apakah itu benar-benar dise­tor ke Pemda atau dinikmati sendiri

“Sementara masih banyak restoran yang tidak memungut pajak tersebut, padahal bila dikelola maka pemasukan APBD bisa meningkat tajam,” katanya.

Menurut Mochamad AA, untuk transportasi, seharus­nya ada langkah nyata untuk mengatasi kemacetan. Ia mencontohkan,  salah satu cara praktis untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di Jakarta selama tiga bulan terakhir ini, bisa dilaku­kan dengan memangkas peredaran mobil-mobil lama.

Selain itu juga dengan ca­ra mengatur kuota penjua­lan mobil-mobil baru dengan meng­hitung terlebih dahulu berapa maksimal jumlah mobil supaya tidak terjadi kemacetan yang bisa dipakai sesuai kapastitas jalan yang ada di Jakarta.

Mochamad AA menyata­kan,  sangat penting untuk menentukan mulai kapan mobil lama tidak boleh melin­tas di jalanan yang macet dan berapa jumlah mobil baru yang boleh dijual oleh produ­sen ke masyarakat sehingga akan diketahui setiap awal tahun berapa jumlah mobil baru yang bisa dijual.

‘’Itu tentang penanganan kemacetan yang tidak tuntas, sedangkan menangani para tukang parkir liar saja tidak maksimal padahal kalau dikelola secara professional bisa menambah income Pem­da,’’ kata Mochamad AA di Jakarta.

Ditambahkan, Jokowi bisa menginstruksikan ke masing-masing walikota untuk men­cari solusi terbaik, misalnya para tukang parkir liar yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu bisa diajak kerjasama dengan diberi seragam parker dan menentukan pembagian persentase 50 persen untuk Pemda dan sisanya untuk pengelola atau ditertibkan dan distop sama sekali diganti dengan parker resmi.

Saat disinggung tingginya elektabilitas Jokowi sebagai kandidat calon presiden, Mochamad AA mengatakan, hal itu lebih karena pengaruh pemberitaan Jokowi di media massa.

Masyarakat belum sepe­nuh­nya memahami politik, hanya karena sering muncul di media kemudian jadi dipi­lih, katanya.

“Jokowi sebaiknya men­ye­le­saikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau jadi presiden itu kan harus tahu semua masalah teruta­ma permasalahan internasio­nal.

Mochamad AA mengata­kan, pemahaman politik yang rendah di masyarakat terjadi ka­rena selama 32 tahun pe­me­rintahan Orde Baru ma­sya­rakat hanya diajak berpikir pada hal-hal yang bersifat materialistis. Pemerintahan Orde Baru tidak pernah beru­paya memberikan pendidikan politik yang baik ke masyara­kat, jelasnya.

Jokowi Belum Berhasil Atasi Kemacetan

Belum Mampu Atasi Banjir dan Macet

Menurut Mochamad AA, sekian banyak PR yang harus diselesaikan bagi orang no­mor satu di Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini, yang paling signifikan adalah mengatasi macet dan banjir, untuk mengatasi dua masalah mendasar di ibu­kot­a, Jakarta yakni Jokowi butuh waktu yang panjang.

Salahkan Pusat dan Masya­rakat

Pemerintah pusat dalam program mobil murah, diang­gap mengganggu program pemprov DKI dalam meng­atasi kemacetan di Jakarta. Bahkan kurangnya disiplin masyarakat berlalulintas juga menjadi salahsatu faktor penyebab kemacetan.

“mobil murah yang gencar diluncurkan beberapa perusa­haan akhir-akhir ini justru berpotensi menambah kema­ce­tan di Jakarta,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta.

“Masyarakatnya saja sen­diri tiap hari beli mobil, budaya tertib di jalan tidak dijalankan dengan baik juga bagaimana? Nggak bisa kita menyalahkan Polantas, menyalahkan sen­diri. Semua harus bergerak kalau memang pingin Jakarta rapih. Semua harus bergerak sama-sama memberi duku­ng­an,” jelas Jokowi.

Jokowi menilai urusan ke­macetan di Ibukota bukan hanya tanggung jawab Peme­rintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tang­gung jawab dari pemerin­tah pusat.

“Itu urusan daerah dan ju­ga urusan pusat. Harus dua-duanya,” tandasnya.

Sementara itu Mochamad AA, SH, M.Hum (Advokat/Penangacara/Penasehat Hu­kum)  mengatakan, pernyata­an Jokowi yang menyalahkan pusat dan masyarakat meru­pa­kan bentuk ketidakber­da­yaan orang nomor satu di Pem­prov DKI tersebut.

Mochamad AA yakin, war­ga Jakarta sudah jenuh dan marah dengan kemacetan. Dengan anggaran yang tak sedikit dalam mengentaskan kemacetan, Jokowi belum mam­pu mengatasi masalah di Jakarta, termasuk kemacetan salah satunya jalan layang atau jalan tol, katanya.

Upaya Jokowi dalam me­ng­atasi kemacetan maupun banjir, ternyata tak semulus suksesnya dalam melakukan pencitraan dengan cara ‘blu­su­kan’ ke tengah-tengah war­ga Jakarta.

“Jokowi relatif memegang janjinya untuk blusukan. Tapi perlu dicatat, Jokowi belum mampu mengatasi banjir dan macet,” kata Mochamad AA.

Masalah kemacetan di ibukota, masyarakat belum merasakan hasil dari program kerja Jokowi. Bahkan saat ini kondisi lalu lintas di Jakarta cenderung semakin macet, jelas Mochamad AA. Far

Read More

Abraham Samad Ngamuk Pada Anas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad geram kare­na tersangka proyek Hambalang Anas Urbaningrum mangkir diperiksa untuk kedua kalinya di KPK. Abraham pun tak segan-segan jemput Anas di kediamannya.

Ketua KPK Abraham Samad

Jakarta - "Hei Anas, ka­lau sampai kamu mangkir lagi, saya akan kirim penyidik buat jemput kamu!".

Demikian ucap Abraham dengan nada kesal di Gedung Kementerian Pertahanan.

Abraham pun mengucap­kan ucapan serupa hampir empat kali. Bahkan sesaat be­rada di dalam mobil sebe­lum meninggalkan gedung Kemen­han, Abraham kembali me­ngucap­kan kalimat itu.

"Saya akan kirim penyidik buat jemput kamu Anas!" ulang Abraham.

Menurut Samad, semua orang di mata hukum sama. Oleh sebab itu, KPK tidak akan mengistimewakan Anas saat menjalani pemeriksaan.

"Kita akan panggil untuk ketiga kalinya. Semua sama di mata hukum tidak ada perbe­daan," tutup Samad.

Anas dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi dalam pro­yek Hambalang, sekira pukul 10.00 WIB. Anas diduga me­nerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier saat menjadi anggota DPR dari PT Adhi Karya selaku kontraktor pro­yek Hambalang.

Tempat terpisah, Mocha­mad AA, SH, M.Hum (Advo­kat/Pengacara/Penasehat Hukum) mengatakan, Anas disebut melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang No­mor 31 Tahun 1999 juncto  Un­dang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembe­ran­tasan Tin­dak Pidana Ko­rupsi, katanya.

“setuju apa yang dikata­kan ketua KPK Abraham Sa­mad itu bahwa semua orang di mata hukum sama, seha­rus­nya Anas datang ke Kantor KPK di Rasuna Said, Jakarta Sela­tan, ujar Mocha­mad AA, SH, M.Hum yang sukses me­nangani masalah hukum.

Sebelumnya, tersangka ka­sus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pro­yek Hamba­lang, Anas Urba­ningrum tiba-tiba batal hadir pada panggilan pemeriksaan KPK.

Anas juga batal menghadi­ri sejumlah acara di daerah dan memilih untuk tinggal di rumah saja.

"mas Anas tidak hadir ke KPK dan juga batal menghadi­ri sejumlah acara di daerah dan memilih untuk tinggal di rumah saja" ujar Ma'mun Murod, kolega dekat Anas.

anas dikawal polisi

Anas Santai di Rumah

Menurut Ma'mun, bukan hanya mangkir dari KPK, Anas juga membatalkan sejumlah acara di daerah. Saat ini, kata dia, Anas memilih berdiam di rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, kata  ju­ru bicara ormas bentukan Anas, Perhimpunan Pergera­kan Indonesia (PPI), Ma'mun Murod Al-Barbasy.

Menurutnya, sampai saat ini, Anas tetap tak paham mengapa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pihak­nya merasa, KPK belum m­emiliki bukti yang cukup untuk menje­rat mantan Ketum De­mok­rat itu.

Kubu Anas berharap KPK dapat menjelaskan secara te­rang sangkaan kasusnya ter­sebut.

"Kalau kemudian Anas tidak juga memperoleh penje­lasan dari proyek-proyek lain­nya itu, akan jadi pertimba­ngan dari Anas untuk tidak mendata­ngi pemanggilan-pemanggilan berikutnya," ujar Ma'mun. Far

Read More

KPK Belum Tangkap Buron Anggoro Widjojo

Setelah menangkap Neneng Sri Wahyuni, pekerjaan rumah KPK memang belum selesai. Masih ada satu lagi buronan yang berkeliaran bebas di luar negeri, yakni Anggoro Widjojo.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada Juni 2009 lalu dengan tersangka Anggoro Widjojo. Anggoro menyuap anggota Komisi IV DPR kala itu, Yusuf E Faishal.

Siapa Anggoro? Publik saat ini mengenal sebagai kera sakti yang bisa mengatur pejabat tinggi di Republik ini. Melalui kekuatan uangnya, hukum dibuat takluk dan mudah direkayasa. Lebih dari itu, kalangan petinggi lembaga peradilan yang selama ini mengaku mendukung pengentasan korupsi dan sok bersih ternyata menerima suap yang besaran nilai uangnya.

Berikut analisis Mochamad AA, SH, M.Hum selaku Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum sekaligus pendiri “Koran Beita Informasi Nusantara (BIN) dan Portal Media Indonesia.”

Buronan Negara/KPK Anggoro Widjojo

Jakarta - Komisi Pemberanta­san Korupsi masih punya tugas yang belum tuntas sejak 2009 lalu, yakni pengejaran terhadap buronan nomor wahid Anggoro Widjojo. Kakak dari Anggodo Widjojo ini, kini menjadi satu-satunya buron Komisi Antira­suah.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengakui tugas terbe­rat KPK yang belum juga tuntas hing­ga menjelang pergantian tahun 2014 ini.

“Memang benar, itu menjadi PR (pekerjaan rumah) KPK. DPO yang belum berhasil kita tangkap yakni Anggoro,” ujar Bambang dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2013 KPK di kantornya, Jakarta, Senin 30 Desember 2013.

Menurut Bambang, ada kesuli­tan tersendiri yang dihadapi KPK dalam menangkap DPO seperti Anggoro.

“Kesulitannya hampir sama dengan Eddy Tansil (buron Kejak­saan Agung),” katanya.

Setelah menangkap Neneng Sri Wahyuni, Pekerjaan Rumah (PR) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang belum selesai. Masih ada satu lagi buronan yang berkeliaran bebas di luar negeri, yakni Anggoro Widjojo.

Anggoro adalah tersangka atas dugaan korupsi Sistem Komunika­si Radio Terpadu (SKRT) Kemente­rian Kehutanan oleh KPK pada Juni 2009 lalu. Anggoro menyuap ang­gota Komisi IV DPR kala itu, Yusuf E Faishal.

Anggoro diduga bermukim di Singapura. Namun penelusuran te­rakhir, kakak kandung terpidana ka­sus percobaan suap pada pimpinan KPK, Anggodo Widjojo ini terlacak di China.

Saat menjadi tersangka, Ang­go­ro kerap mangkir dari pemeriksa­an. Pejabat Imigrasi menyatakan jika Anggoro kabur sebelum dike­nai status pencegahan.

Kasus SKRT adalah pengem­ba­ng­an dari kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabu­han Tanjung Api-api di Sumatera Selatan. Sejumlah ang­gota Dewan sudah masuk bui gara-gara kasus ini, diantaranya Yusuf Erwin Faishal dan Al Amin Nasu­tion.

Sebelumnya, KPK sudah me­nang­kap Nunun Nurbaetie yang sempat menjadi buronan interpol karena diduga terlibat kasus suap pemilihan deputi gubernur senior (DGS) BI 2004 yang dimenangkan Miranda Goeltom. Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu dibekuk tim KPK di Thailand pada awal Desember 2011.

Terakhir, KPK juga sudah me­nang­kap Neneng Sri Wahyuni, buronan kasus PLTS di Kemena­ker­trans. Istri Muhammad Naza­rud­din ini ditangkap di kediaman­nya di Pejaten, Jakarta Selatan, setelah lama bersembunyi di Malaysia.

Menurut Mochamad AA, SH, M.Hum (Advokat/Pengacara/Pena­sehat Hukum) bahwa Perkara Anggoro yang ditangani KPK ini sudah terjadi sejak lembaga anti ko­rupsi itu dipimpin Plt Ketua KPK Tumpak Hataronga Panggabean. Bah­kan, kasus ini oleh Tumpak menjadi salah satu kasus yang diprioritaskan pengusutannya. Namun, KPK terkendala karena buronnya Anggoro, katanya.

Buron yang menghilang sejak juni 2009 tersebut diam-diam masih menjadi target lembaga anti-korupsi untuk diseret ke Pengadi­lan Tindak Pidana korupsi, untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak keberadaan tersangka sampai sekarang, lanjut Mochamad AA, SH, M.Hum.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi menyatakan, Anggoro kemungkinan bisa diadili secara in abcentia, jika tidak kunjung ter­tang­kap. Pengadilan in abcentia digelar untuk mengadili tanpa kehadiran terdakwa. Penga­dilan ini harus memenuhi beberapa kriteria, seperti terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri.

Namun, sebelum pengadilan tersebut digelar, dia menegaskan KPK terus menggelar koordinasi dengan International Police (Inter­pol) untuk membekuk Anggoro. “Semua kemungkinan bisa terjadi,” kata Johan. Far

Read More

Ribuan Warga Kembalikan Kartu BLSM

Jakarta - Sikap ini layak diapre­siasi. Sebanyak 270 ribu kepala keluarga (KK) di Indonesia meng­em­balikan Kartu Perlindungan So­sial (KPS). Alasannya, mereka me­ra­sa tidak miskin sehingga tak berhak menerima Bantuan Lang­sung Sementara Masyarakat (BL­SM).

Menteri Koordinator Kese­jah­te­ra­an Rakyat Agung Laksono meng­atakan, pemerintah memang meng­gunakan data sensus nasional 2011 untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLSM seba­gai bagian dari kompensasi kenai­kan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Juni lalu.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono

“ Tapi, ada cukup banyak masya­rakat yang terdata masih miskin (saat sensus 2011), kini sudah me­ning­kat menjadi keluarga seder­ha­na. Sehingga mereka mengemba­li­kan KPS,” ujarnya baru-baru ini.

Selain alasan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah membaik, pengembalian KPS terjadi karena ada daftar penerima yang pindah alamat dan tidak diketahui alamat barunya atau sudah meninggal. Menurut Agung, jumlah masyarakat yang mengembalikan KPS bisa naik seiring dengan pengumpulan kartu oleh PT Pos Indonesia.

“Mungkin bisa sampai 500 ribu (yang dikem­balikan, red),” katanya.

Sementara itu, Koordinator Ke­lompok Kerja Monitoring dan Eva­luasi dari Tim Nasional Perce­patan Penanggulangan Kemiski­nan (TNP­2K) Ari Perdana menga­kui, basis daftar penerima BLSM yang meng­acu pada sensus 2011 membuat akurasi rumah tangga sasaran (RTS) menjadi kurang optimal.

“Karena itu, daftar penerima BLSM segera direvisi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, seba­gai bagian dari program kompen­sasi kenaikan harga BBM, peme­rintah memberikan BLSM Rp 150 ribu per bulan kepada 15,5 juta RTS atau 65,6 juta jiwa. Pemberian dilakukan dalam dua tahap, ma­sing-masing Rp 300 ribu pada Juli dan September.

Data terbaru dari TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono menyebutkan, realisasi penyaluran BLSM sudah mencapai 92,15 persen. Di antara total 15,5 juta RTS, 14,3 juta RTS sudah menerima BLSM tahap I (Rp 300 ribu per KK) senilai total Rp 4,29 triliun. Sedangkan anggaran BLSM untuk 1,2 juta RTS lainnya belum terdistribusi. Salah satu alasannya, ada masyarakat yang mengem­ba­likan KPS.

Menurut Ari, dengan adanya revisi daftar tersebut, akan ada KK baru yang mendapatkan BLSM saat pencairan tahap II September. Samsul A

 

Read More

Kapolri Anggap Tuntas Rekening Gendut Kabaharkam

Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri disebut-sebut calon kuat Kapolri pengganti Timur Pradopo.

Nah, sebagai calon Kapolri, mestinya memiliki treck record yang baik. Sementara Komjen Badroedin Haiti pernah daftar perwira Polri yang disebut-sebut punya ‘rekening gendut’. Bagaimana tanggapan Kapolri?

Jakarta - “Semua tentu­nya sudah melalui proses, arti­nya informasi temuan ma­sya­rakat kita lakukan investi­gasi, se­hingga pada suatu ke­simpu­lan bahwa memang bisa di­per­­tanggungjawabkan (reke­ning) itu,” jawab Timur.

Terkait pergantian Kapolri, Timur kembali menegaskan bahwa pihaknya telah me­nyiapkan sejumlah bintang tiga, seperti Komjen Badroe­din Haiti, Komjen Sutarman, Kom­jen Anang Iskandar. Na­mun pihak­nya masih me­nung­gu perintah Presiden.

“Sudah kami siapkan se­mua bintang tiga yang nanti melaksanakan tugas dan me­­ngemban tugas sebagai Ka­pol­ri yang dipilih oleh Pre­si­den,” tegasnya.

Harapannya pada Kapolri yang baru nantinya, Timur me­nyebut Polri sudah me­mi­liki program, misalnya sela­ma lima tahun itu ada tu­gas yang harus diemban Ka­polri, pe­ran serta masyara­kat ha­rus dioptimalkan. Se­hing­ga bi­la ada yang belum optimal saat kepemimpi­nan­nya, itu ha­rus dilanjutkan oleh Kapolri baru nanti. Walid Mahdi

Read More

DPR Desak Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Bawang Merah

Jakarta - Wakil Ketua Ko­misi IV DPR Herman Khae­ron memperkirakan kenaikan har­ga bawang hanya semen­tara saja karena distribusi be­lum berjalan. Akan tetapi, jika ke­nai­kannya bertahan lama ma­ka hal itu harus menjadi per­hatian.

“Saya kira itu sementara saja karena distribusi belum berjalan. Kalau kenaikan ter­se­but bertahan lebih dari satu bulan, ini menjadi hal serius yang harus mendapatkan per­hatian. Kita lihat hari-hari be­ri­kutnya,” ujar Herman.

Karena itu, ia menjelas­kan, pemerintah harus sege­ra turun tangan mengatasi kenaikan harga bawang. Se­bab, dalam Undang-undang Hortikultura pemerintah ha­rus menjamin kelancaran distri­bu­si serta menjamin stabilitas harga dan pasokan.

“Sebagai catatan, bawang merah adalah komoditas yang kita dapat produksi sen­diri,” kata Herman yang juga meru­pakan Ketua DPP Partai De­mokrat.

Harga bawang merah di Manado lebih mahal daripada daging sapi. Sejak beberapa hari menjelang lebaran hing­ga hari ini, harganya masih di angka Rp 100 ribu per kilogram. Sedangkan harga da­ging sapi Rp 90 ribu.

“Ini harga bawang merah dari sebelum lebaran sampai sekarang tidak turun-turun. Tadinya cuma Rp 45 ribu sam­pai Rp 50 ribu tapi seka­rang Rp100 ribuan,” ujar Rahma­wati pedagang bum­bu di Pa­sar Bersehati Mana­do. Rois

 

Read More

SBY Sambut PM Solomon di Istana Bogor

Jakarta - Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Solomon, Gordon Darcy Lilo berkunjung ke Indonesia. Kunjungan PM Solomon beserta delegasinya diterima Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor.

Perdana Menteri Solomon, Gordon Darcy Lilo

diterima Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor

Dalam pertemuan itu, kedua kepala pemerintahan membahas upaya peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan program peningkatan kapasitas. “Presiden RI dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon bertukar pandangan tentang perkembangan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik,” kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, PLE Priatna melalui siaran pers.

Beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral RI dan Solomon telah mengalami peningkatan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, total volume perdagangan kedua negara tercatat sebanyak US$15,88 juta pada 2012 dengan surplus US$9,1 juta bagi Indonesia.

Lebih lanjut Priatna menjelaskan, perdagangan antara kedua negara juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dengan rata-rata 17,28 persen per tahun selama lima tahun terakhir. Selain itu, Solomon telah berpartisipasi dalam sejumlah kerja sama teknik di bidang energi, perikanan, pembangunan, pedesaan, media, serta seni dan budaya yang diselenggarakan Indonesia. AA

 

Read More

Pengumuman Calon Kapolri Tertunda

Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti bulan ini. Na­mun, hingga empat hari jelang upa­cara HUT Kemerdekaan RI, be­lum ada pengumuman nama ca­lon orang nomor satu di kepo­lisian Indonesia. Komisi Kepolisian Nasio­nal (Kom­polnas) sudah me­mi­lih tiga orang terbaik dari sembilan nama jen­deral. 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo

“ Tinggal tunggu perminta­an Ba­pak Presiden,” ujar anggota Kom­pol­nas Edi Sa­putra Hasibuan di kan­tornya.

Timur pernah menyatakan bah­wa penggantinya sudah siap di­umumkan pada 1 Agus­tus lalu. Na­mun, sehari sete­lahnya, pada 2 Agus­tus, Timur menyatakan belum bisa me­mastikan apakah pensiun­nya dipercepat atau tetap pada Ja­nuari 2014.

Menurut Edi, semua bin­tang tiga yang sudah menye­tor­kan daftar la­poran kekaya­an ke Ko­misi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) dipastikan ma­­­suk bur­sa Kapolri.

“Namun, sia­pa yang hen­dak dipi­lih Presiden, itu sepe­nuhnya di meja beliau,” kata­nya.

Edi menjelaskan, kepe­mim­pi­nan Polri yang kuat  sangat dibu­tuh­kan. Apalagi, polisi masih menjadi sasa­ran penembakan yang diduga kuat dilakukan oleh teroris. Seperti yang terjadi di Ciputat sehari sebe­lum lebaran lalu.

“Jangan sampai penem­ba­kan itu menimbulkan kere­sa­han ma­sya­ra­kat dan ang­go­ta Polri. Ini harus se­ge­ra diungkap,” ka­ta­nya.

Sembilan calon Kapolri sudah me­nyerahkan lapo­ran kekayaan di KPK pekan lalu. Dari data LHKPN yang dirilis KPK, Kapolda Suma­tera Sela­tan Irjen Saud Usman Nasu­tion memiliki harta kekayaan melebihi calon-calon lainnya. Total kekayaan Rp 12.661.9­01.503 dan USD 100 ribu.

Saud terakhir kali mela­por­kan kekayaannya pada 10 Januari 2013. Saat itu jenderal bintang dua itu men­jabat wakil Kepala Badan Re­serse dan Kriminal Polri.

Peringkat dua ditempati Kaba­harkam Komjen Badro­din Haiti. Bad­rodin memiliki total harta Rp 5.82­6.509.933 dan USD 4.000. Bad­rodin kali terakhir melaporkan kekaya­an pada 10 Oktober 2012 sa­at menjabat Asisten Operasi Kapol­ri.     

Di peringkat ketiga ada Kepala Bareskrim Polri Kom­jen Sutarman dengan keka­yaan Rp 5.346.714.200 dan USD 24.194. Urutan berikut­nya Ke­pala Lembaga Diklat Polri Komjen Budi Gu­na­wan dengan kekayaan Rp 4.684.153.542. Jum­lah itu yang dila­porkan Budi ke KPK saat menja­bat Kapol­da Jambi pada 19 Agustus 2008.

Peringkat kelima dihuni Kapol­da Bali Irjen Arif Wach­junadi dengan kekayaan Rp 4.524.601.851 per 3 September 2012. Harta tersebut di­mi­­likinya saat menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Pering­kat enam diduduki Kepala Badan Narkotika Na­sio­nal (BNN) Komjen Anang Iskandar dengan kekayaan Rp 2.405.457.543 per 12 Januari 2010.

Kepala Divisi IT Mabes Polri Ins­pektur Jenderal Tubagus Anis Ang­ka­wijaya berada di pe­ringkat berikutnya dengan total keka­ya­an Rp 1,84 mi­liar. Di peringkat de­lapan ada Ka­polda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno de­ngan kekayaan 48­­2.466.620 per 2002. Se­dangkan Wakil Kepala Badan Reserse Krimi­nal Irjen Anas Yusuf belum diketahui jumlah keka­yaannya. ASTS

 

Read More

Biaya Pelantikan Gubernur Jateng Dipangkas

Semarang - Ganjar Pra­nowo menyambut ba­ik ada­nya pemo­tongan angga­ran biaya pelan­tikan dirinya se­bagai Gubernur Jawa Tengah hing­ga 50 per­sen oleh Sek­re­­tariat DPRD pro­vinsi se­tempat, dari Rp1 miliar men­jadi Rp500 juta.

Ganjar Pranowoee

“Kalau bisa malah gratis, `wong` namanya pesta rak­yat,” kata Ganjar.

Ia menjelaskan, dirinya langsung menghubungi Sek­re­taris DPRD Jateng Priyo Anggoro setelah mengetahui anggaran biaya pelantikan gu­bernur mencapai Rp1 mi­liar.

“Kepada Mas Priyo, saya minta tolong agar anggaran pelantikan dapat dikurangi lagi seefisien mungkin dan beliau menyanggupinya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ganjar Pranowo-Heru Su­djatmoko dijadwalkan dilantik sebagai pemimpin Jateng periode 2013-2018 pada 23 Agustus 2013.

Pelantikan berkonsep pes­ ta rakyat itu akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Berlian, kompleks DPRD Jateng, mengundang se­di­kitnya 800 orang dari berbagai kalangan. Samsul A

 

Read More

Biaya Politik 2014 Diperkirakan Naik 100 Persen

Pamekasan - Anggota DP­RD dari Partai Bulan Bin­tang (PBB) Pamekasan, Ma­du­ra, Suli Faris memper­ki­ra­kan, biaya politik pada pemilu legis­latif 2014 meningkat hing­ga 100 persen.

“Peningkatan biaya politik yang sangat tinggi ini terjadi, karena kepercayaan masya­ra­kat terhadap wakil rakyat cen­derung menurun akibat prila­ku korupsi sebagian ok­num,” kata Suli Faris.

Berbagai kasus dugaan penyimpangan yang dilaku­kan wakil rakyat di sejumlah dae­rah dan menjadi sorotan media, menyebabkan masya­ra­kat kurang percaya kepada ang­gota legislatif.

Sehingga, sambung dia, ma­syarakat menganggap bah­wa legislatif hanya me­ng­e­­jar keuntungan semata, mem­perkaya diri dan banyak mela­kukan tindak pidana ko­rupsi.

“Makanya pada pemilu le­gis­latif 2014 nanti, pilihan masyarakat kemungkinan ha­nya akan dijatuhkan pada me­reka yang bisa membayar, sehingga dengan demikian, jelas biaya politik akan sangat tinggi,” katanya menjelaskan.

Dia mengandaikan jika pada pemilu legislatif 2009 biaya politik hanya Rp150 juta bagi anggota DPRD di wilayah itu yang terpilih, maka pada pemilu legislatif 2014 nanti bisa menjadi Rp300 juta atau bah­kan bisa lebih.

“Sebab suara masyarakat saat ini hanya akan memilih apabila ada uang,” kata Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan ini menje­laskan.

Kasus dugaan korupsi yang banyak menyita perha­tian masyarakat pemilih di Pame­ka­san ialah kasus du­gaan korupsi proyek hamba­lang, dan proyek pengadaan Al Qur­an, serta kasus daging sapi impor.

“Meskipun pelakunya ang­­­go­ta DPR pusat, akan tetapi anggota legislatif di daerah kan tetap menerima imbas­nya. Kami di daerah dianggap sa­ma oleh masya­rakat,” kata Suli Faris menje­laskan. F Rahman

 

Read More