koran bin

Ribuan Warga Kembalikan Kartu BLSM

Jakarta - Sikap ini layak diapre­siasi. Sebanyak 270 ribu kepala keluarga (KK) di Indonesia meng­em­balikan Kartu Perlindungan So­sial (KPS). Alasannya, mereka me­ra­sa tidak miskin sehingga tak berhak menerima Bantuan Lang­sung Sementara Masyarakat (BL­SM).

Menteri Koordinator Kese­jah­te­ra­an Rakyat Agung Laksono meng­atakan, pemerintah memang meng­gunakan data sensus nasional 2011 untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLSM seba­gai bagian dari kompensasi kenai­kan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Juni lalu.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono

“ Tapi, ada cukup banyak masya­rakat yang terdata masih miskin (saat sensus 2011), kini sudah me­ning­kat menjadi keluarga seder­ha­na. Sehingga mereka mengemba­li­kan KPS,” ujarnya baru-baru ini.

Selain alasan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah membaik, pengembalian KPS terjadi karena ada daftar penerima yang pindah alamat dan tidak diketahui alamat barunya atau sudah meninggal. Menurut Agung, jumlah masyarakat yang mengembalikan KPS bisa naik seiring dengan pengumpulan kartu oleh PT Pos Indonesia.

“Mungkin bisa sampai 500 ribu (yang dikem­balikan, red),” katanya.

Sementara itu, Koordinator Ke­lompok Kerja Monitoring dan Eva­luasi dari Tim Nasional Perce­patan Penanggulangan Kemiski­nan (TNP­2K) Ari Perdana menga­kui, basis daftar penerima BLSM yang meng­acu pada sensus 2011 membuat akurasi rumah tangga sasaran (RTS) menjadi kurang optimal.

“Karena itu, daftar penerima BLSM segera direvisi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, seba­gai bagian dari program kompen­sasi kenaikan harga BBM, peme­rintah memberikan BLSM Rp 150 ribu per bulan kepada 15,5 juta RTS atau 65,6 juta jiwa. Pemberian dilakukan dalam dua tahap, ma­sing-masing Rp 300 ribu pada Juli dan September.

Data terbaru dari TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono menyebutkan, realisasi penyaluran BLSM sudah mencapai 92,15 persen. Di antara total 15,5 juta RTS, 14,3 juta RTS sudah menerima BLSM tahap I (Rp 300 ribu per KK) senilai total Rp 4,29 triliun. Sedangkan anggaran BLSM untuk 1,2 juta RTS lainnya belum terdistribusi. Salah satu alasannya, ada masyarakat yang mengem­ba­likan KPS.

Menurut Ari, dengan adanya revisi daftar tersebut, akan ada KK baru yang mendapatkan BLSM saat pencairan tahap II September. Samsul A