Mochamad AA, SH, M.Hum (Advokat/Pengacara/Pengacara) :
"Di tengah kejenuhan pasar properti khususnya
segmen menengah atas, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian bagi insentif
rumah murah"
Jakarta - Guna mengatasi persoalan masih banyaknya warga
berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal, pemerintah diminta
memberikan perhatian kepada insentif rumah murah.
Alasan memberikan perhatian
yang lebih besar bagi insentif rumah murah.
Mochamad AA, SH, M.Hum
menilai, kondisi naiknya suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bakal menggerus
daya beli konsumen, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat belum efektif
menjalan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Oleh sebab itu, program
FLPP yang dimaksud agar masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dapat
lebih mudah memiliki rumah, lanjut Mochamad AA, SH, M.Hum.
Selain itu, juga harus
dirangkai dengan subsidi selisih bunga untuk properti di segmen menegnah agar
semua lapisan konsumen memiliki kesempatan untuk memiliki hunian, kata Mochamad
AA, SH, M.Hum.
Sebelumnya, Kementerian
Perumahan Rakyat menggandeng sebanyak 18 bank pelaksana guna menyalurkan
bantuan perumahan dengan skema kredit pemilikan rumah FLPP kepada masyarakat di
Indonesia.
Menurut Deputi Bidang
Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo bahwa Kemenpera berharap akan lebih banyak
bank baik bank umum nasional maupun bank pembangunan daerah yang akan ikut
serta dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat,” katanya.
Beberapa bank yang melaksanakan
PKO tersebut antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BRI Syariah,
Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BPD NTT, BPD Sumut Syariah
dan BPD Jawa Timur.
Bank-bank pelaksana
penyalur KPR FLPP, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk
memiliki rumah dengan angsuran dan bunga yang ringan yakni 7,25 persen dan
tetap selama 20 tahun, jelas Hartoyo.
Program Pemerintah Pro
Rakyat berupa fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui kredit pembiayaan
Pemilikan Rumah Sejahtera sampai dengan tahun 2013 telah disalurkan sebanyak
273.832 unit rumah atau sebesar 20 persen dari target 1.350.000 unit rumah.
“Angka tersebut memang jauh
dari harapan terhadap pencapaian RPJMN. Untuk itu kepada seluruh pemangku
kepentingan baik dari bank pelaksana, para pengembang, pemerintah daerah
secara bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu percepatan penyediaan
rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” harap Hartoyo.
Program KPR FLPP merupakan program bantuan pembiayaan
perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai
manfaat yaitu suku bunga/marjin tetap sebesar 7,25 persen selama masa pinjaman
dan sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran serta bebas PPN. Nike
0 komentar:
Posting Komentar