Harga Elpiji Korban Politik

Jakarta - PT Pertamina (Per­sero) beberapa waktu lalu memu­tuskan untuk menaikkan harga jual elpiji non subsidi 12 kilogram (kg) sebesar Rp 3.959 per kg.

Namun hal itu langsung me­nu­ai protes mulai dari kalangan masyarakat hingga para pe­mang­ku kebijakan layaknya ins­tansi pemerintahan. Alhasil ke­nai­kan harga gas elpiji 12 kg dire­visi menjadi Rp 1000 per kg.

gas elpiji 12 kg

Menurut Mochamad AA, SH, M.Hum selaku Advokat/Penga­ca­ra/Penasehat Hukum menga­ta­kan, revisi kenaikan harga elpiji 12 kg tersebut merupakan bagian dari bentuk korban politik menje­lang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“sebelum Pertamina menaik­kan kelihatannya pemerintah tenang saja seolah mereka setu­ju, tapi begitu naik, langsung me­ma­lingkan muka masing-ma­sing,” katanya di Jakarta.

Mochamad AA, SH, M.Hum juga mengkritisi tindakan para pe­jabat yang turut berkomentar dan menolak kenaikan harga elpiji yang dinilai hanya sebagai ajang ca­ri muka di mata masyarakat.

“Menurut saya beberapa pe­jabat pemerintah yang berkomen­tar bahwa elpiji 12 kg itu tidak bo­leh naik hanya cari muka saja,” tegasnya.

Bisnis elpiji 12 kg milik Perta­mina merupakan produk komer­sial yang sesuai ketentuan Ba­dan Usaha Milik Negara (BUMN) dibebaskan untuk mencari keun­tungan.

“Ada dua tugas fungsi BUMN pertama penugasan dari peme­rin­tah dan kegiatan komersil. Nah elpiji 12 kg ini komersil yang se­sung­guhnya produk bisnis yang ha­rus untung,” kata Mochamad AA, SH, M.Hum.

Mochamad AA, SH, M.Hum menyebut, seharusnya pro kon­tra penaikan elpiji 12 kg tidak per­lu terjadi mengingat masyarakat telah disediakan elpji 3 kg yang telah disubsidi pemerintah.

“Namun lantaran banyak yang cari muka situasinya justru Per­tamina yang dipojokkan,” ujar­nya.

Mochamad AA, SH, M.Hum menyayangkan hal tersebut me­rupakan campur tangan politik ke dalam komoditas ekonomi.

“Ini persis seperti lempar mer­con ketika sudah meledak semua lari. Ini repotnya kalau komoditas ekonomi jadi komoditas politik,” katanya. Aquino