Nasib Hutang PT Merpati Di Tangan BUMN

Merpati Nusantara Airlines

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Raja­sa menyerahkan nasib penyelesai­an piutang PT Merpati Nusantara Airli­nes (MNA) pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BU­MN). Keputusan itu sudah dibicara­kan bersama Menteri BUMN Dah­lan Iskan di sela-sela rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta.

“Soal Merpati, saya sudah ke­te­mu dengan Pak Hatta di sela-se­la sidang kabinet tadi. Sudah dipu­tus­kan Merpati di BUMN saja, ka­re­na bisnis plannya berada di Kemen­terian BUMN,” ucap Dahlan di kantornya, Jalan Merdeka Sela­tan, Jakarta.

Sebelumnya, Dahlan meminta pada direksi Merpati agar perse­roan getol menjalin komunikasi dengan

Hatta Rajasa

Kementerian Perekono­mi­an menyangkut bisnis plan untuk menyelamatkan Merpati dari lilitan utang yang membelit mencapai Rp 7 triliun.

“Jadi tadi saya dengan Pak Hat­ta sudah mensingkronkan keputu­san ini, bahwa Merpati diputuskan di BUMN saja,” ujar mantan Dirut PLN itu.

Investor Lirik Merpati

PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) telah menyerahkan business plan kepada Kementerian Ba­dan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengajuan bussiness plan ini me­rupakan langkah lanjutan dari ke­seriusan Merpati untuk menghidup­kan perseroan yang saat ini dina­khodai oleh Asep Eka Nugraha.

Hal itu disampaikan Menteri BU­MN Dahlan Iskan usai mengha­diri pengakhiran kontrak kerja PT Inalum dengan Jepang, kata dia, bussiness plan itu sudah ada di me­janya.

Dahlan Iskan

“Merpati sudah meng­ajukan bu­siness plan, menariklah,” aku Dah­lan di Kantor Kementerian Perin­dus­trian, Jakarta.

Menurut Dahlan, sejak peme­rin­tah mempertimbangkan untuk restrukturisasi utang Merpati, ba­nyak investor yang mulai melirik mas­kapai pelat merah itu.

Mantan Dirut PLN ini menyebut ada sekitar 15 investor yang ber­minat, baik dari dalam negeri mau­pun luar negeri.

“Ada banyak, sekitar 15,” se­but­nya.

Kendati begitu, bukan berarti ja­lan Merpati lantas langsung mu­lus untuk membersihkan utang yang sudah mencapai Rp 6,5 triliun itu.

“Cuma hambatannya adalah utang ke Pertamina tentang avtur (ba­han bakar pesawat-red) itu bisa eng­gak dibayar dengan tidak cash, tapi dibayar dengan semacam su­rat utang atau apa dari investor,” pa­parnya.

Yang mungkin dilakukan Mer­pati untuk saat ini yakni menam­bah frekuensi terbang setelah ker­jasama operasi (KSO) disepakati. Na­mun Dahlan menegaskan sekali lagi bahwa dia menyerahkan pen­ye­lesaian utang ini pada manaje­men.

“Ya tentunya begitu (nambah fre­kuensi terbang-red), kalau KSO su­dah berjalan, tapi saya serahkan pada manajemennya,” pungkas­nya. AA/Nike