Wamenkumham Tantang Ma’mun Murod

Tudingan Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod Al-Barbasy bagi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana adalah persoalan serius.

Ia menantang Ma’mun untuk membuktikan bahwa dirinya bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ke Cikeas, Senin (06/01), sehari sebelum agenda pemeriksaan Anas Urbaningrum.

Jakarta - Denny tak main-main. Tudingan yang disebut­kan Ma’­mun sangat serius, apalagi pernya­taan tersebut diulang oleh anggota PPI Tri Dianto.

Ma'mun Murod Al-Barbasy

“Silakan yang menuduh, mem­buk­ti­kan. Saya siap untuk mundur sebagai Wamenkumham jika tu­duhan kotor itu adalah benar,” kata Denny kepada wartawan, di Jakar­ta.

Dirinya meminta pihak-pihak tersebut menyampaikan permoho­nan maaf secara terbuka dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, Denny bakal melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan menyebarkan fitnah.

“Saya haqul yakin tuduhan itu adalah omong kosong, maka jika dalam waktu 1x24 jam pihak-pihak yang menuduh tidak meminta maaf se­cara terbuka, maka saya akan me­la­porkan fitnah ini ke pihak yang berwajib,” ujar Denny.

Sebelumnya, Denny mengata­kan, tudingan itu bisa mencemar­kan kredibilitas KPK dan pemerin­tah.

“Tentu tidak benar. Mas BW itu orang lurus luar biasa, tidak mung­kin melakukan hal-hal yang me­lang­gar kode etik KPK,” ujar Den­ny.

Ia meminta pihak yang menye­bar­kan isu itu membuktikan tudi­ngannya.

Denny Indrayana

“Kalau sampai terbukti dan be­nar, saya mundur sebagai wakil men­teri dan memberikan seluruh harta kekayaan yang saya miliki ke dia, atau siapapun yang bisa buktikan. Sebaliknya karena pasti tidak benar, saya minta yang ber­sangkutan meminta maaf secara terbuka,” tandas Denny. Nike

Read More

Rapim TNI Bahas Pengamanan Pemilu 2014

Panglima TNI Jendral TNI Moeldoko, secara resmi membuka Rapat pimpinan (Rapim) TNI 2014, Rabu (08/01). Agenda dalam Rapim kali ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas TNI bidang pembinaan kekuatan, mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di segala aspek. Pengamanan penyelenggaraan Pemilu, menjadi salah satu bahasan prioritas dalam Rapim TNI kali ini.

Jakarta - “Karena kita akan menghadapi tahun politik, maka kita harus memiliki semangat kuat untuk berperan dalam me­ngawal proses politik 2014,” ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat mem­buka Rapim di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (08/01).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Hadir dalam pembukaan Ra­pim ini, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Bu­diman, KASAU Marsekal TNI IB Putu Dunia, dan KASAL Marse­kal TNI Marsetyo.

Moeldoko juga menegaskan, TNI akan bersikap netral dalam mengawal Pemilu 2014. TNI tidak akan memberikan fasilitasnya untuk kepentingan partai politik tertentu, begitu juga sebaliknya.

“Tidak boleh juga TNI pakai ja­ket parpol. Yakinlah kepada kami akan tetap netral. Demok­rasi Indonesia bisa rusak jika ka­mi terlibat politik praktis,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menyatakan TNI siap membantu pendistribu­sian logistik pemilu.

“Kita juga siap antisipasi jika dalam pendistribu­sian logistik pe­milu ada hambatan. Kita akan berikan bantuan,” ujarnya. Nike

Read More

Polri Sorot Politik Uang Pemilu 2014

Politik uang yang akan marak terjadi pada Pemilu 2014 kini menjadi sorotan Kepoli­sian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan pesta demokrasi terbesar itu.

Jakarta - “Kerawanan adanya `money politic` (politik uang) yang mempengaruhi seseorang untuk memilih parpol atau orang tertentu dengan uang. Selain itu, intimidasi lain yang akan kita petakan dan sudah dipetakan oleh para Kapol­da,” kata Kapolri Jenderal Pol Su­tar­man saat Rapim dengan TNI untuk pengamanan Pemilu 2014 di Per­guruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.

Sutarman mengatakan selain ancaman politik uang juga yang men­jadi fokus Polri, yakni anca­man terorisme dan politik hitam atau “black campaign”.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman

“`Black campaign` pasti ada, kemungkinan teroris juga ada dan perlawanan antarpeserta pemilu sa­ya kira pasti ada masalah se­perti ini,” katanya.

Ia mengatakan kemungkinan ada penolakan dari peserta pemilu tentu menimbulkan kerawanan baik dari aspek yuridis dan kera­wa­nan sosial lainnya.

“Kita akan mengambil langkah antisipasi melalui kegiatan pre­ventif, cipta kondisi dan penegakan hukum apabila ada pelanggaran hukum,” katanya.

Pada awal kampanye, lanjut dia, akan mengerahkan massa ka­rena mobilisasi masa rawan terjadi benturan.

Ia mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan ma­sya­rakat agar melaporkan ke polisi apabila mendapat gangguan ke­ama­nan dan ketertiban.

“Orang yang sedang mendapat­kan gangguan kamtibmas melapor ke polisi menginformasikan masa­lah, berharap insitusi Polri bisa memberikan aspek pembinaan dan pre­ventif untuk memenuhi kebutu­han dan harapan masyarakat” ka­ta­nya.

Terkait anggaran, untuk Pemilu 2014 Polri mendapatkan anggaran Rp1 triliun dari pengajuan Rp3,5 triliun untuk pengamanan pemilu.

“Kita harapkan anggaran tidak jadi persoalan karena jika tidak dianggarkan justru jadi persoalan karena ini pemilu. Makanya, kita undang dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan langkah apa yang harus dilakukan ke depan sehingga kita menemukan solusi yang tepat,” katanya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk menyiapkan seluruh kemampuan dalam menghadapi dan menga­man­kan seluruh tahapan Pemilu 2014, sehingga dapat berjalan aman dan lancar. AA

Read More

Sutan Bhatoegana Ngotot Tak Terima Duit dari Rudi

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutan Bhatoegana membantah pernah menerima uang US$200 ribu dari mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pengendali Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Sutan bersikukuh hal itu sebagai berita tidak benar.

Jakarta - Dalam sidang perda­na Rudi di Pengadilan Tindak Pi­dana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dak­waan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Rudi mem­berikan uang US$200 ribu kepada Sutan melalui peranta­ra stafnya, Tri Yu­lian­to.

Rudi Rubiandini

“Saya sudah katakan berkali-kali bahwa itu berita tidak benar,” terang Sutan kepada wartawan.

Sutan menyatakan dirinya juga te­lah membantah hal ini lewat Be­rita Acara Pemeriksaan (BAP) ke­tika dirinya dimintai keterangan KPK. Sebelumnya, Sutan per­nah dimintai ketera­ngan selama 7 jam oleh KPK pada 27 November 2013 lalu.

“Saya sudah bantah di BAP sa­ya ketika diminta keterangan oleh KPK tempo hari,” kata Sutan.

Sutan mengatakan, dirinya ju­ga sudah mengkonfirmasi ke se­orang stafnya yang disebut sebagai perantara aliran uang itu.

Sutan Bhatoegana

“Bukan saya saja (yang meng­konfirmasi), tapi semua pimpinan Komisi VII DPR yang memanggil yang bersangkutan (Tri Yulianto) un­tuk mempertanyakan hal terse­but. Dan beliau membantahnya sampai 3 kali. Ke­simpulan kami bah­wa cerita Rudi ter­sebut tidak benar,” kata Sutan.

Dalam dakwaan atas Rudi yang dibacakan dalam sidang, JPU me­nyatakan, Sutan selaku Ketua Ko­misi VII DPR menerima US$200 ribu dari bagian uang US$300 ribu yang diterima Rudi dari pemilik PT Kernel Oil Pte Led, Widodo Rata­na­chai­tong.

Uang itu diserahkan melalui Deviardi pada Rudi di Plaza Mandiri pada 26 Juli 2013.

“Selanjutnya dari uang yang diterima US$300 ribu tersebut, menurut terdakwa diberikan kepa­da Sutan Bhatoegana melalui Tri Yulianto sebesar US$200 ribu di sebuah toko buah All Fresh di Jalan MT Haryono Jakarta Selatan,” jelas jaksa. AA/Far

Read More

Hatta Dilamar Jadi Cawapres

Jakarta - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sap­to Edy mengatakan, partainya su­dah siap mengusung Hatta Rajasa sebagai capres 2014. Namun, sa­at ini ketua umum PAN itu juga digadang-ga­dang sebagai cawa­pres.

Hatta Rajasa

“Tidak berubah-ubah lagi, ma­sa­lahnya partai sudah memu­tuskan Pak Hatta untuk jadi (ca­lon) presiden, tapi Pak Hatta belum menerima kesediaannya (menjadi cawapres),” ujar Tjatur di Restoran Pu­lau Dua, Jakata.

PAN sudah berkoordinasi deng­an partai-partai lain untuk berkoa­lisi. Namun, dia tak memungkiri partai-partai terse­but mengingin­kan Hatta Rajasa menjadi cawa­pres, bukan capres.

“Sebagai capres atau sebagai cawapres, kalau 20 kursi itu berat. Jadi memang kita sudah diskusi intensif kepada ketum partai, tapi Pak Hatta ini banyak dilamar untuk jadi wakilnya,” kata Tjatur.

Partainya hingga saat ini belum yakin mendapat 20 persen suara pada pemilu mendatang. Karena itu, pihaknya akan gencar mengga­lang koalisi untuk mencap­reskan Hatta.

“Jadi capres sulit karena kan jadi pemimpin seleksinya alot. 2014 kita hanya bisa berkoalisi di 2019 kita optimis 20 persen sua­ra,” pungkas­nya. Nike

Read More