FPI dan APJII Daftarkan Gugatan Uji Materi

Jakarta - Front Pembela Inter­net (FPI) dan Asosiasi Penyeleng­gara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Pe­nerimaan Negara Bukan Pajak (PN­BP) di sektor telekomunikasi.

gedung Mahkamah Konstitusi

Uji materi itu ditujukan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-un­dang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) dan Pasal 16 dan Pa­sal 26 Undang-undang Nomor 36 ta­hun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi).

Juru bicara FPI, Suwandi Ah­mad mengatakan, dua UU ini in­kons­ti­tu­sional karena telah me­lang­gar hak berusaha dan hak men­dapatkan in­formasi. Dalam industri telekomuni­kasi ada berba­gai macam PNPB, yaitu Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi, telekomunikasi, ja­sa telekomuni­ka­si, dan konten.

“Industri telekomunikasi, khu­susnya penyedia jasa internet, me­rasa terlalu terbebani oleh berba­gai biaya BHP,” kata Suwandi.

Selain itu, menurut Suwandi, ru­mu­san tarif BHP jasa telekomuni­kasi dinilai tidak fair, karena dihi­tung 1% dari pendapatan kotor (re­venue). Sedangkan pajak penda­pa­tan badan saja dihitung berda­sarkan keuntung­an (pendapatan di­kurangi pengelua­ran).

Selain itu, pendapatan-penda­pa­tan dari usaha sampingan, yang se­benarnya dari usaha non-teleko­mu­nikasi, juga dihitung sebagai re­ve­nue yang menjadi obyek BHP.

“Masalah hukumnya adalah, be­saran dan tarif BHP itu ditentu­kan sesuka-sukanya oleh peme­rin­tah, dalam hal ini Kementerian Komuni­kasi dan Informatika (Ke­men­ko­minfo),” tegas Suwandi.

FPI dan APJII menyoroti pasal 2 dan pasal 3 UU 20/1997 tentang PN­BP yang mengatakan bahwa je­nis dan tarif PNPB selain yang dise­but dalam UU tersebut, dapat diatur me­lalui Peraturan Pemerin­tah. Hal ini dinilai inkonstitusional karena ber­tentangan dengan pasal 23A UUD 1945 yang mengatakan “pa­jak dan segala pungutan me­mak­sa lainnya diatur dengan Un­dang-undang.”

“PNPB adalah salah satu pung­u­tan memaksa, maka tak boleh di­atur oleh PP,” Suwandi melanjut­kan.

Pungutan-pungutan ini bukan ha­nya mengurangi keuntungan pe­bisnis internet, tapi juga membuat industri sulit berkembang dan be­r­ekspansi. Tercatat, ada 12 perusa­haan penyelenggara jasa internet yang ditutup oleh Kemenkominfo karena tidak mampu membayar BHP.

Karena itu, FPI dan APJII berha­rap Kemenkominfo mempertim­bang­kan penundaan pungutan BHP Telekomunikasi selama pro­ses hukum di MK ini berlangsung.

“Kami juga meminta DPR RI me­nunda pembahasan RUU Pene­rimaan Negara Bukan Pajak yang masuk dalam daftar prolegnas 2014 se­lama proses hukum berlang­sung,” tutur Suwandi.

Kenaikan harga dan kesenjang­an informasi

Menurut Suwandi, berbagai pu­ngutan pada industri internet ini akan berdampak pada kenaikan har­ga yang harus ditanggung kon­sumen. Selain itu, hal ini akan me­nim­bulkan kesenjangan digital, yaitu kesenja­ngan terhadap akses internet antara warga yang mampu dan kurang mampu.

“Pertumbuhan pengguna inter­net Indonesia saat ini baru menca­pai sekitar 20% dari masyarakat Indonesia. Artinya, 80% masyara­kat Indonesia tak punya akses inter­net,” tegas Suwandi.

Kesenjangan digital akan me­ng­akibatkan kesenjangan infor­ma­si, yang berarti kesenjangan men­da­pat pengetahuan, kesenjangan menda­patkan kesempatan usaha (misal­nya usaha online), maupun ke­senjangan untuk menyuarakan pendapat dan masalah yang diha­dapi. AA/Aquino/Far