koran bin

Presiden Mulai Ditinggal Anggota Kabinet

Jakarta - Menjelang Pe­mi­lu 2014, kesetiaan para menteri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin merosot. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Yudhoyono untuk menye­le­saikan berbagai persoalan tidak lagi dijalankan sepenuh hati oleh para menteri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Salah satunya adalah so­al harga daging sapi. Sejak pertengahan Juli lalu, Presi­den Yudhoyono sudah me­ma­rahi para pembantunya ka­rena lambat mengatasi meroketnya harga daging sapi. Sebaliknya, menteri yang seharusnya bertang­gung jawab terkesan lepas tangan, bahkan menuding koleganya yang lain. Ini terli­hat ketika Kementerian Perta­nian menilai, harga daging sapi yang terus melonjak merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Menteri Pertanian Suswono melihat adanya pihak-pihak yang memanfaatkan momen Lebaran dengan menaikkan harga jual daging sapi.

“Tapi itu nanti kewenang­an Men­dag yang akan mem­berikan sanksi,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPR Rindhoko Dahono Wingit di Jakarta mengatakan, kese­ti­aan para menteri terhadap presiden sudah tidak sama lagi kadarnya seperti pada awal pemerintahan terbentuk tahun 2009. Pada awal peme­rintahan, semua menteri me­nyatakan siap menjalankan se­tiap perintah presiden.

“Awalnya solid karena m­engamankan kepentingan yang sama, yaitu kekuasaan. Namun, menjelang akhir ka­bi­net, loyalitas menteri kepa­da presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerinta­han merosot karena masing-masing mengamankan ke­pen­ti­ng­an pribadi dan partai,” kata Rindhoko.

Menurut Rindhoko, situasi yang terjadi di kabinet saat ini merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang dibangun atas dasar akomodasi politik terhadap partai-partai pendu­kung koalisi. Akibatnya, para menteri akan bekerja sete­ngah hati ketika pemilu se­ma­kin dekat.

Rindhoko mengatakan, tidak adanya lagi sinkronisasi antarkementerian pada saat ini juga akibat telah berge­ser­nya kepentingan para men­teri. Para menteri sadar bah­wa Yudhoyono tidak mungkin lagi menjadi presiden karena telah menjabat selama dua periode.

“Itu yang menyebabkan mengapa para menteri, teru­tama yang berasal dari partai, sekarang menyelamatkan diri masing-masing. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menya­lahkan menteri atau pihak lainnya untuk menyelamatkan diri dan nama baik partainya,” katanya.

Mundur

Pengamat sosiologi poli­tik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, ketidaktegasan Presiden Yu­dhoyono dalam memimpin akhirnya menyebabkan tidak berjalannya perbaikan terha­dap kinerja pemerintahan. Men­teri, kata dia, akhirnya hanya saling lempar tang­gung jawab ketika mengha­dapi persoalan.

“Jika presiden berulang kali menegur dan marah tetapi tidak ada perbaikan, ya sebaiknya menteri mundur saja dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itu tantangan serius agar jangan sampai dituduh pen­cit­raan,” kata Arie.

Ia berharap Presiden Yu­dho­yono lebih tegas soal buruknya kinerja para men­teri. Dengan demi­kian, kata Arie, rakyat benar-benar men­da­pat manfaat aksi nyata, bukan hanya waca­na yang kerap didengungkan Presi­den Yudhoyono selama ini.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan perlu de­ter­minasi yang kuat dari presi­den untuk menghindari ma­nu­ver-manuver politik yang makin kencang dari para menteri menghadapi 2014. Bagaimanapun masyarakat dirugikan jika para menteri tidak sungguh-sungguh be­ker­ja.

“Tetapi ini memang reali­tas politik kita. Menteri-men­teri lebih memperhatikan kepenti­ngan partainya, ke­pen­ti­ngan publik menjadi terabaikan,” katanya.

Ia meng­a­takan hasrat ingin maju menjadi presiden ju­ga sudah tampak meng­gang­gu konsentrasi para menteri. Pekerjaan dilakukan dengan kalkulasi politik. Akhir­­nya yang terjadi saling lempar kesala­han dan sulit untuk menyi­ner­gikan peker­ja­an karena kha­watir kerja sa­ma bakal meng­untungkan par­tai atau kekua­tan politik lain.

Hamdi mencontohkan da­lam kasus krisis daging sa­pi. Banyak pihak ingin meng­ambil untung. Namun, ketika terjadi hal yang tidak meng­untungkan dan butuh tang­gung jawab pemerintah, ma­lah saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, dalam menghadapi situasi ini seha­rus­nya presiden menunjuk­kan determinasi politik. Apa yang dilakukan presiden saat ini yang hanya menyam­pai­kan imbauan kepada para menteri yang tidak bekerja serius, tampaknya masih tidak cukup.

“Kepemimpinan harus be­nar-benar kuat dan deter­mi­nan,” tuturnya. R. Vicky H