koran bin

Jalur Pantura Ajang “Bancakan Korupsi” Pejabat

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Ang­­­garan (Fitra) mensi­nyalir bahwa jalur pantura menjadi ajang korupsi bagi para pe­nyelenggara negara, khu­susnya bagi pejabat Ke­menterian Pekerjaan Umum yang menjadikan proyek ter­sebut sebagai proyek abadi. Dikatakan proyek abadi, ka­rena per­bai­kan selama 5 ta­hun ter­akhir, lokasi atau jalur yang itu-itu saja, yakni antara Ka­ra­wang, Losari, hingga Cirebon.

Menurut Direktur Inves­ti­gasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran persnya menyebut­kan bahwa dalam proyek abadi tersebut, tidak ada akuntabilitas dan transpa­ransi sehingga menyebab­kan proyek jalur pantura menjadi rentan korupsi.

Menurut dia, potensi pe­nyimpangan dalam proyek tersebut sangat demikian be­sar lantaran pengawasan­nya sangat longgar. Hal ini bisa dilihat dari audit ter­hadap proyek Pantura yang minim, dan tidak ada eva­luasi dari anggota DPR.

“Padahal bisa kita saksi­kan jalan Pantura baru diba­ngun bisa rusak kembali da­lam jangka waktu enam bulan. Tapi, biasanya pihak Ke­menterian PU punya ber­bagai dalih untuk menutupi adanya penyimpangan ini, dari volume kendaraan yang melintas, kelebihan muatan kendaraan, hingga curah hu­­jan bisa menjadi kam­bing hitam,” ujarnya.

Uchok juga mengata­kan, proyek jalan Pantura sangat aman dari pantauan aparat penegak hukum ka­re­na mi­nimnya keahlian di bidang konstruksi dan infra­stuktur jalan, sehingga tidak me­ma­hami potensi pe­n­yim­pa­ngan dalam proyek perbaikan ja­lan.

Sementara itu, sejum­lah aktivis yang tergabung da­lam Barisan Rakyat Pan­tura Jawa (BARA Pantura), kema­rin, melakukan guga­tan war­ga negara (citizen lawsuit) kepada penyeleng­gara ne­gara.

Pemberitahuan terbuka kepada publik ini dilakukan sebagai bentuk notifikasi dan somasi kepada Presi­den RI, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pe­ker­jaan Umum, Menteri Per­hubungan, Gubernur Ban­ten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gu­ber­nur Jawa Tengah, dan Gu­bernur Jawa Timur.

Mereka menilai para pe­nyelenggara negara ada­lah pihak yang paling ber­tang­gung jawab atas tata ke­lola jalur Pantura yang mem­ben­tang sepanjang 1,316 ki­lo­me­ter, mulai dari Merak, Ban­ten, hingga Banyuwa­ngi, Jawa Timur.

“Posisinya yang strate­gis tidak berbanding lurus de­ngan tata kelola yang am­bu­radul dari para penye­leng­gara negara. Setiap ta­hun jalan ini diperbaiki dan tidak pernah menghasilkan jalan yang berkualitas,” ujar Koor­dinator BARA Pantura, Dedi Ali Ahmad.

Bahkan, Lembaga Kon­su­men Jasa Konstruksi (LKJK) menilai pembangu­nan jalan Pantura tidak me­me­nuhi standar konstruksi yang seharusnya berusia 10 tahun, tetapi di Pantura jus­tru hanya berumur kurang 1 tahun. Mardiono