koran bin

Pemerintah Siap Layani Gugatan Koalisi MK

Penetapan Patria­lis Akbar sebagai hakim kons­titusi oleh pemerintah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Ne­gara (PTUN). Penetapan Pat­rialis dinilai melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tang­ga­pan pemerintah?

Bogor - “Yah, kita layani saja guga­tan itu. Tidak usah kha­wa­tir, pemerintah memili­ki alasan yang kuat untuk me­ngangkat seseorang,” kata Menteri Ko­or­dinator bidang Politik Hu­kum dan Keamanan Djoko Suyanto di Istana Bo­gor, Jawa Barat.

Menurut Djoko, Presiden tidak mungkin sembarangan me­ngangkat seseorang men­­jadi pejabat tinggi ne­gara. Sudah ada mekanisme di internal pemerintah. Selain itu, kata dia, Patrialis juga me­menuhi syarat untuk be­rada di Mahkamah Konstitusi.

Ketika disinggung angga­pan bahwa pemerintah me­lang­gar UU lantaran tidak ter­lebih dulu memublikasikan calon hakim konstitusi, menu­rut Djoko, tidak ada keharu­san adanya partisipasi publik da­lam penetapan calon dari pe­merin­tah. Hal itu, kata dia, sama se­perti proses di Mah­ka­mah Agung.

“Enggak ada keharusan. Yang penting proses di internal pemerintah jalan. Kan itu wakil pemerintah, bukan wa­kil yang lain (DPR). Kalau MA melakukan proses, kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja kan,” pungkas Djoko.

Seperti diberitakan, guga­tan ke PTUN oleh Koalisi Ma­syara­kat Sipil Selamatkan MK (Koa­lisi-MK) diajukan se­telah Presi­den tidak memba­tal­kan peng­angkatan Patrialis. Pre­siden terlebih dulu disomasi. Banyak alasan penolakan tersebut seperti tidak adanya publikasi terlebih dulu sebe­lum ditetap­kan.

Ada pula yang mengkait­kan dengan kinerja Patrialis se­lama menjabat Menteri Hu­kum dan HAM. Sorotan tajam ketika itu ialah skandal sel mewah Arta­lyta Suryani alias Ayin hingga obral remisi bagi koruptor.

Presiden telah menerbit­kan Keputusan Presiden No­mor 87/P Tahun 2013 tertang­gal 22 Juli 2013 yang mem­ber­hentikan dengan hormat Ach­mad Sodiki dan Maria Farida Indrati seba­gai hakim konsti­tusi. Presiden lalu me­ngangkat kembali Maria. Se­lain itu, di­angkat juga Patria­lis untuk menggantikan Ach­mad. AA