Gubernur Aceh Dituding Mau Bikin Dinasti

Aceh - Puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil Aceh yang terga­bung dalam Koalisi Rakyat Aceh Menggugat (Karam) berde­mons­­trasi di pelataran kantor Gubernur Aceh.

Mereka menggugat pemerinta­han Zikir (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf) untuk mundur dari jabatan­nya.

demo mahasiswa Aceh

Para demonstran menilai Zikir telah gagal dalam mensejahte­ra­kan rakyat Aceh. Dan menuding Zikir sedang mendirikan dinasti politik seperti Atut. Aksi ini dikawal ketat Satpol PP dan Polisi.

Para demonstran memben­tang­kan aneka spanduk. ‘Guber­nur lindungi koruptor’ ada juga bertuliskan ‘Ngantor kok di pendo­po, di wc aja pak.’ Kemudian aksi dilanjutkan di Simpang Lima Ban­da Aceh.

Koordinator aksi, Novrizal Juan­da mengatakan, pemerintah Zikir telah gagal mewujudkan peruba­han kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Faktanya, kata Norizal, Ang­garan Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Rp 12,6 triliun tidak mam­pu direalisasikan untuk pembang­unan Aceh.

“Oleh karena kami mendesak Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk mundur dari jabatannya. Apa lagi perencanaan pembangunan hanya mementingkan kolega dan kerabatnya sendiri,” tegas Novrojal.

Sementara itu, orator lainnya dari Sekolah Anti Korupsi (Sak), Mahmuddin mempertanyakan tolak ukur apa Pemerintah Aceh mengatakan telah mensejahtera­kan rakyat dan juga menangani korban konflik. Kenyataan yang ter­jadi kekuasaan diktator yang diperlihatkan dengan menempat­kan kroninya dalam pemerintahan mereka.

“Pemerintah diktator Zikir mesti diruntuhkan, karena rezim Zikir ko­rup seperti pemberian dana hibah Rp 80 miliar ke BP2A (Badan Pe­nguatan perdamaian Aceh) yang tidak kuat dasar hukumnya,” ung­kap Mahmuddin.

Lain hal lagi yang disampaikan oleh alumni Sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Robi firman­syah. “17 persen rakyat Aceh mis­kin, sadar nggak mereka itu (Pe­me­rintah Aceh). Saat ini kemiski­nan terstruktural yang terjadi di Aceh,” tegas Robi.

Lanjutnya, hanya ada satu hal yang harus kita lakukan, kalau ti­dak bisa menjamin menurunkan kemiskinan, meningkatkan kese­jah­te­raan, yaitu bubarkan saja pe­merintahan Zikir saat ini, karena tidak ada manfaat untuk rakyat.

Sedangkan Koordinator Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad da­lam orasinya meminta Zikir me­ngakui ketidakmampuan dalam mensejahterakan rakyat harus diakui pada rakyat secara terbuka. Bukan malah, katanya, mengalih­kan isu pada berbagai persoalan lainnya. Nike