Ratifikasi FCTC Bikin Tembakau Lokal Tersingkir

Jakarta - Rencana Men­teri Kesehatan (Menkes) me­ra­ti­fikasi Framework Convention on Tobacco Control (FC­TC) dan akan member­la­ku­kan­nya pada 2014 nanti bakal mem­buat produk tembakau lokal tersisih. Padahal, produk tem­bakau di Indonesia memi­liki ciri khas sendiri yang tidak bisa begitu saja disamakan.

"Jika ada standarisasi, sementara perlindungan pe­me­rintah tak ada, maka pro­duk tembakau lokal makin ter­sisih," kata Ketua DPP Aso­siasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nurtantio Wisnu Brata.

Dijelaskannya, jika produk yang dihasilkan harus sama dengan di luar negeri, berarti tem­bakau-tembakau lokal ti­dak bisa jadi bahan baku ro­kok dan produk turunan lain. 

Petani Tembakau

"Dalam FCTC akan dicip­ta­kan suatu standarisasi pro­duk tembakau dengan yang ada di luar negeri padahal tem­bakau kita berbeda. Itu kita belum bicara pengaturan ik­lan, promosi, CSR dan lain-lain," ujarnya.

Seharusnya, ketimbang pe­­merintah memaksakan ra­ti­fikasi, mestinya membuat aturan rokok yang benar-be­nar disesuaikan dengan kon­disi so­sial ekonomi dan bu­daya masyarakat. FCTC, kata Nur­tantio, bisa saja sesuai de­ngan kondisi di luar negeri belum tentu akan cocok di Indonesia.

Senada hal itu anggota Ko­misi IX DPR, Poempida Hida­yatulloh menyatakan, jika pe­merintah mengaksesi FC­TC, maka problem yang akan mun­cul adalah pengurangan pe­kerja di sektor industri dan per­tanian tembakau.

“Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK besar-besa­ran hingga pabrik gulung ti­kar,” katanya.

Padahal, tambah Poem­pida, dari sektor tenaga kerja, secara keseluruhan industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4,154 juta tenaga kerja. Dari jumlah itu 93,77 per­sen diserap kegiatan usa­ha pengolahan tembakau, se­perti pabrik rokok. sedang­kan pe­nye­rapan di sektor  per­tanian, menyerap sekitar 6,23 persen.

“Lebih rincinya 1,25 juta orang telah menggantungkan hidupnya bekerja di ladang cengkeh dan tembakau, 10 ju­ta orang terlibat langsung da­lam industri rokok, dan 24,4 juta orang terlibat secara tidak langsung dalam industri ro­kok,” lanjutnya.

Poempida mengingatkan Menteri Kesehatan bahwa visi misi Presiden SBY adalah ingin menciptakan pertumbu­han ekonomi yang berkuali­tas dan inklusif. Salah satu defi­nisi dari pertumbuhan eko­nomi yang berkualitas adalah mengama­natkan ke­pa­da pe­merintah untuk mela­kukan akselerasi maupun pe­ning­katan bagaim­ana se­tiap satu persen per­tum­bu­han ekono­mi itu mampu me­nyerap tena­ga kerja seba­nyak 450 ribu orang.

“Dalam konteks rencana Menkes meratifikasi FCTC, sama halnya Menkes meng­ing­kari visi misi Presiden SBY,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Poem­pida, industri nasional ber­basis rokok/tembakau itu me­nyumbangkan kontribusi per­tumbuhan ekonomi yang ber­kualitas. Oleh karena itu, diri­nya menegaskan bahwa in­dus­tri ini harus dilindungi.

“Jadi bukan semata-mata karena faktor serangan asing atau serangan dari mana, te­tapi semata-mata meng­a­man­­kan amanat visi misi Presiden,” lanjutnya.

Bahkan Amerika sendiri sampai sekarang belum me­ra­tifikasi FTCC karena me­re­ka sadar harus melindungi indus­tri rokoknya.

"Amerika Serikat sebagai pendukung utama WTO saja belum meratifikasi. Begitu pula Jerman, Swiss, karena mere­ka punya industri temba­kau," sambungnya. Mardiono