koran bin

Ketua MK : Suka Pecat Anggota KPU, DKPP Bisa Dibubarkan

Jakarta - Ketua Mahka­mah Konstitusi (MK), Akil Mochtar mengatakan, Dewan Kehor­matan Penyelenggara Pe­milu (DKPP) bisa saja di­bu­barkan kalau memang per­lu. Namun begitu, sebagai ba­dan peng­awasan penye­leng­gara pemi­lu, Akil berha­rap sistem peran dan kewe­na­ngan DKPP harus diper­baiki.

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar

“DKPP bisa saja dibu­bar­kan, tetapi sistemnya diper­baiki,” kata Akil di Jakarta.

DKPP selama ini bersa­ma Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lanjut dia, me­mang bertugas mengawasi penye­lenggara pemilu. Da­lam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun begitu, belakang­an, DKPP menjadi sering me­ngeluarkan putusan untuk me­mecat anggota KPU Dae­rah yang dianggap melang­gar kode etik. Padahal, peme­ca­tan itu bisa berdampak pa­da tatanan agenda nasio­nal.

“Buat penyelenggara KPU dipecat, mereka tidak masa­lah. Tetapi kan soal tahapan pemilu ini siapa lagi yang menangani? Diambil alih sa­ma yang di atasnya?” kata Akil.

Jika setiap permasalahan pilkada harus memecat ang­go­ta KPU di tingkatan kabu­paten/kota misalnya, kemu­dian KPU provinsi mengambil alih, maka hanya membuat proses tahapan pemilu jadi menumpuk. Mengingat KPU provinsi juga harus mena­ng­ani tahapan pilkada di level provinsi.

“Tahapan ini jadi bertum­puk, sehingga mengurangi kualitas pemilunya. Belum lagi juga implikasinya pada agen­da nasional, meng­ga­ng­­gu stabilitas ketatanega­raan,” ujar dia.

Meski bisa saja dibu­bar­kan, namun Akil melihat kebe­radaan DKPP dan Bawaslu tetap diperlukan. Sekali lagi dia menggarisbawahi, sis­tem kewenangan DKPP perlu di­perbaiki agar meminima­li­sir gangguan akibat tahapan pe­milu yang molor.

“Tapi itu dia, sistem DKPP perlu diperbaiki. Kan kalau saya lihat DKPP ini agak ber­lebihan dan di luar kewe­na­ngan mereka. Hampir sama dengan kewenangannya se­perti BK DPR. Padahal dia hanya cantolan saja dalam UU penyelenggara pemilu,” pungkas Akil. Sarwo E