Adapun
syarat menjadi calon kapolri ialah berpangkat komjen dan pernah
menjabat sebagai kapolda. Mereka yang masih berpangkat irjen harus
menduduki posisi jenderal bintang tiga terlebih dahulu.
Sejumlah
nama itu nantinya akan disaring kembali untuk kemudian diserahkan
kepada Presiden. Kompolnas akan merundingkan nama yang diserahkan ke
Presiden setelah melakukan rapat dengan Ketua Kompolnas Djoko Suyanto
yang juga Menteri Politik Hukum dan HAM.
“Kami bertemu Ketua Kompolnas lebih dulu, kemudian serahkan ke Presiden,” kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman.
Mendekati
rencana Presiden itu, Kompolnas bekerja sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil para calon untuk melapor
harta kekayaannya.
Ada
sembilan nama yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada akhir Juli. Sementara itu,
Pudji dan Anton Setiadi belum melakukannya.
Kabaharkam, Batu Loncatan
Persaingan
menduduki kursi kapolri kini makin terlihat setelah Komisaris Jenderal
(Purn) Nanan Sukarna resmi meninggalkan jabatan Wakil Kepala Kepolisian
RI karena pensiun. Komjen Oegroseno hari ini sudah resmi meninggalkan
jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri untuk
menduduki posisi Wakapolri.
Adapun pengganti Oegroseno rencananya akan diisi oleh Irjen (Pol) Badrodin.
Dengan
demikian, perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal akan bertambah
setelah nantinya Badrodin resmi dilantik menjadi Kabaharkam. Posisi
Kabaharkam “dipercaya” bisa menjadi batu loncatan Badarodin menuju kursi
Tri Brata I.
Jika
Badrodin yang naik menjadi kapolri, prosesnya persis sama dengan jalan
karier Timur. Pada tahun 2010 lalu, tak banyak yang menyangka Presiden
akan memilih Timur.
Saat itu, Timur baru saja menjabat Kabaharkam lalu kemudian dilantik Presiden menjadi Kapolri pada 22 Oktober 2010 lalu.
“Badrodin
memungkinkan jadi kapolri. Kalau tidak ada jabatan bintang tiga yang
akan kosong lagi dan Presiden jadi mengganti kapolri tahun ini, maka
tertutup peluang untuk bintang dua yang lain,” ujar pengamat kepolisian,
Bambang Widodo Umar.
Badrodin
merupakan alumnus terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1982 dan meraih
Adhi Makayasa. Pria kelahiran Jember 24 Juli 1958 itu pernah menjabat
Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Sumatera Utara.
Siapa Berpeluang Besar?
Persaingan
bintang kali ini juga diisi oleh para lulusan Akademi Kepolisian
angkatan 1981. Angkatan 1981 dinilai berpeluang besar mengingat Presiden
telah memilih Jenderal TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat
TNI yang juga angkatan 1981 di Akademi Militer. Moeldoko saat ini juga
disebut-sebut akan menempati posisi Panglima TNI.
Seperti
diketahui, Timur dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono juga satu
angkatan, yakni 1978. Akankah kapolri baru juga diisi angkatan 81?
“Memang ada kecenderungan itu,” ujar Bambang.
Bambang sendiri tidak setuju jika pemilihan calon kapolri berdasarkan pertimbangan angkatan.
Menurut
dia, tidak masalah jika ada yunior atau angkatan setelah 1981, seperti
1982 hingga 1984, yang malah lebih baik kualitasnya dibanding senior di
Akpol.
Mereka
yang berada di angkatan 1981 ialah Sutarman dan Tubagus Anis, dan Saud
Usman Nasution. Kemudian, para nama calon kali ini juga diisi para
mantan ajudan Presiden RI.
Mereka
ialah Sutarman yang pernah menjadi ajudan Presiden RI pada masa
pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Selain itu, ada Budi Gunawan
pada masa Megawati Soekarnoputri dan Putut Eko pada masa pimpinan SBY
periode 2004-2009.
Entah
siapa nantinya nama calon yang akan dikirim Presiden ke DPR RI. Bisa
saja di luar nama-nama yang kini beredar. Presiden diminta mengirim
lebih dari satu nama calon. Pasalnya pemilihan calon kapolri oleh
Presiden akan lebih banyak pada pertimbangan politis.
“Ya, pertimbangan lebih bersifat politis, tidak mencari sosok yang memiliki kepemimpinan yang benar-benar berkualitas.
Pertimbangan politik itu bagaimana loyalitas kepada pemerintah, mau mendukung pemerintahan.
Kita negara demokrasi, tapi syarat berdemokrasi di Indonesia belum tertata dengan benar,” kata Bambang.
Adanya
borok oknum aparat berbaju coklat itu sudah bukan rahasia publik lagi.
Berharap, posisi kapolri nantinya diisi seorang jenderal yang jujur,
bersih, tegas, dan berani melakukan perubahan di Korps Bhayangkara itu
sesuai makna dalam Tri Brata Polri.
Priyo prediksi Sutarman jadi Kapolri
Wakil
Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, memprediksi Kepala Badan Reserse dan
Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman
akan menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Timur Pradopo
yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.
Menurut Priyo, dibanding Komjen Budi Gunawan dan Komjen Anang Iskandar, Sutarman lebih menonjol di lingkungan Polri.
"Masing-masing
punya kelebihan. Tapi Komjen Sutarman adalah kandidat yang potensial
tapi walaupun yang lain juga figur yang baik," kata Priyo di Gedung
MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Saat ini, kata Priyo, pimpinan DPR RI belum menerima surat dari Presiden SBY terkait calon Kapolri tersebut.
"Kami
di DPR RI tunggu proses dari Presiden SBY saja dan pada saat Presiden
kirim surat kepada pimpinan DPR RI tentang calon Kapolri, saya pastikan
akan kita proses sesuai prosedur," kata dia.
Pergantian
Kapolri yang bersamaan waktunya dengan pergantian Panglima TNI, baru,
disarankan oleh Priyo untuk tidak dilakukan bersamaan.
"Saya
hanya bisa sarankan, membarengkan waktu untuk pergantian Panglima TNI
dan Kapolri, perlu dihitung dari segi momentum. Disarankan, dibedakan
waktunya. Mungkin Panglima TNI dulu, baru setelah itu Kapolri. Tapi
semua terpulang ke Presiden. Alasannya momentum saja. Ada bagusnya tidak
bersamaan," kata Priyo.
Saat
ini, Komjen Sutarman merupakan Kabareskrim Mabes Polri. Sutarman juga
pernah menjadi ajudan mantan Presiden KH Abdurahman Wahid. Sementara,
Komjen Budi Gunawan pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri. Sedangkan Komjen Anang Iskandar, saat ini menjabat
sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). AA
02.15
