14.29
Kediri - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, mendesak agar pihak sekolah menolak pemberian material yang
tidak sesuai dengan ketentuan dalam program renovasi ruang kelas.
"Sekolah juga harus paham betul tentang material bangunan, harus melibatkan orang yang mengerti dan berani menolak jika tidak sesuai," kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kediri Taufik Chavifudin.
Ia mengatakan, Komisi C DPRD Kabupaten Kediri telah melakukan survei untuk proses perbaikan ruang kelas di sejumlah sekolah wilayah kabupaten. Terdapat sejumlah sekolah yang materialnya ternyata tidak sesuai dengan pengajuan awal, walaupun juga terdapat sekolah yang material bangunannya sudah sesuai.
Untuk yang tidak sesuai, ia mencontohkan seperti dalam proses pembangunan ruang kelas di SDN Tulungrejo II Pare, serta SD Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo. Di dua sekolah itu, ternyata material tidak sesuai dengan proposal, seperti untuk kayu.
Ia juga mengatakan, telah melakukan survei ke SDN Padangan, Kecamatan Kayen Kidul. Di daerah itu, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan atau tidak sesuainya antara material dengan proposal awal.
Pihaknya meminta, agar sekolah segera bertindak dan meminta kontraktor yang mengerjakan agar mengganti sesuai dengan pengajuan proposal awal. Hal itu juga demi sekolah, serta kenyamanan proses belajar mengajar.
Taufik juga menegaskan, DPRD akan terus melakukan survei tentang program perbaikan ruang kelas tersebut. Dana perbaikan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang merupakan bantuan dari pemerintah, sehingga sangat disayangkan jika material bangunan tidak sesuai.
Dalam perbaikan 2013 ini, dana untuk perbaikan yang turun sekitar R12,5 miliar untuk sekitar 103 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kediri. Sekolah itu sebelumnya telah mengajukan perbaikan ruang kelas, karena mayoritas sudah rusak. Rata-rata, sekolah dibangun dalam progran inpres, sehingga memang sudah waktunya untuk diperbaiki. Rois Fadeli, ST
"Sekolah juga harus paham betul tentang material bangunan, harus melibatkan orang yang mengerti dan berani menolak jika tidak sesuai," kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kediri Taufik Chavifudin.
Ia mengatakan, Komisi C DPRD Kabupaten Kediri telah melakukan survei untuk proses perbaikan ruang kelas di sejumlah sekolah wilayah kabupaten. Terdapat sejumlah sekolah yang materialnya ternyata tidak sesuai dengan pengajuan awal, walaupun juga terdapat sekolah yang material bangunannya sudah sesuai.
Untuk yang tidak sesuai, ia mencontohkan seperti dalam proses pembangunan ruang kelas di SDN Tulungrejo II Pare, serta SD Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo. Di dua sekolah itu, ternyata material tidak sesuai dengan proposal, seperti untuk kayu.
Ia juga mengatakan, telah melakukan survei ke SDN Padangan, Kecamatan Kayen Kidul. Di daerah itu, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan atau tidak sesuainya antara material dengan proposal awal.
Pihaknya meminta, agar sekolah segera bertindak dan meminta kontraktor yang mengerjakan agar mengganti sesuai dengan pengajuan proposal awal. Hal itu juga demi sekolah, serta kenyamanan proses belajar mengajar.
Taufik juga menegaskan, DPRD akan terus melakukan survei tentang program perbaikan ruang kelas tersebut. Dana perbaikan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang merupakan bantuan dari pemerintah, sehingga sangat disayangkan jika material bangunan tidak sesuai.
Dalam perbaikan 2013 ini, dana untuk perbaikan yang turun sekitar R12,5 miliar untuk sekitar 103 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kediri. Sekolah itu sebelumnya telah mengajukan perbaikan ruang kelas, karena mayoritas sudah rusak. Rata-rata, sekolah dibangun dalam progran inpres, sehingga memang sudah waktunya untuk diperbaiki. Rois Fadeli, ST
0 komentar:
Posting Komentar