Hatta Tegaskan Revisi DNI Jaga Kepentingan Nasional

Jakarta - Menteri Koordi­nator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bertu­juan untuk meningkatkan nilai in­vestasi akan dilakukan de­ng­an tetap menjaga ke­pen­ti­ngan nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa

"Kita punya kepentingan nasional untuk menjaga para pengusaha dan investor na­sio­nal, tapi kita juga tidak pro­teksionisme," katanya di Ja­kar­ta.

Hatta menambahkan revi­si DNI juga akan mem­per­tim­bang­kan kekuatan daya sa­ing nasional dalam mengha­dapi penerapan Masyarakat Eko­nomi ASEAN pada 2015 dan persaingan bebas dalam lingkungan global.

"Kita akan menghadapi ketentuan Masyarakat Ekono­mi ASEAN, dimana sektor ja­sa harus sudah sekian per­sen terbuka. Tentu itu dengan DNI kita belum `match` se­hing­ga harus kita perbaiki," katanya.

Untuk itu, Hatta memasti­kan revisi tersebut tidak akan membuka keran sebesar-be­sar­nya bagi investor asing, meskipun revisi DNI bertu­juan untuk mendorong per­tum­buhan nilai investasi.

"Kita harapkan revisi untuk mendongkrak investasi kita, tapi jangan dibuka habis-ha­bisan, karena kita harus men­jaga kepentingan nasional," tuturnya.

Deputi Bidang Koordina­tor Perniagaan dan Kewi­ra­usa­haan Edy Putra Irawady me­nambahkan saat ini finali­sasi draf revisi DNI sedang dila­kukan di Badan Koordi­na­si Penanaman Modal (BKPM), setelah dibahas di Kemen­terian Koordinator Pereko­no­mian.

Menurut dia, salah satu hasil pembahasan draf revisi tersebut adalah mengenai kemungkinan adanya pem­ba­tasan atau penutupan usa­ha asing atas kepemilikan da­lam sektor tembakau dan minu­man beralkohol.

"Usaha yang diusulkan ditutup seperti pengolahan tembakau dan pembenihan tembakau, tapi pertimbang­an­nya adalah bagaimana jika nantinya mereka melakukan akusisi atau merger," katanya.

Selain itu, Edy menye­butkan, pemerintah juga akan membuka akses masuk bagi investor asing di sektor mi­nyak dan gas, farmasi, pen­di­dikan serta jasa trans­por­tasi dalam revisi DNI tersebut.

Menurut rencana, revisi DNI yang juga bertujuan un­tuk mendorong penanaman modal asing untuk masuk ke kawasan timur Indonesia, dapat selesai pada triwulan III-2013. Rois F