Tidak Ada Larangan Berjilbab

Mencuatnya kasus Anita Whardani, siswa SMAN 2 Denpasar, Bali yang mengaku disuruh pindah sekolah gara-gara niatnya mengenakan jilbab, semakin luas mengundang tangapan, termasuk dari Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim.

Jakarta - Kementerian Pendi­di­kan dan Kebudayaan (Kemdik­bud) menyesalkan pelarangan peng­gunaan jilbab di salah satu SMA Negeri di Bali. Sekolah tidak bo­leh bertindak diskriminatif ter­ha­dap siswa yang berkeinginan meng­gunakan jilbab.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengatakan, seha­rus­nya hal semacam ini tidak perlu terjadi.

Menurutnya, lembaga ke­polisi­an yang awalnya tidak mem­bo­lehkan polisi wanita menggu­na­kan jilbab, kini direformasi dan mem­persilakan pemakaian penu­tup ke­pala tersebut.

Musliar Kasim

“Apalagi ini lembaga pendidi­kan,” tambahnya di Jakarta.

Musliar mengaku akan mem­beri­kan peringatan kepada sekolah yang melakukan pelarangan peng­gunaan jilbab, jika aturan tersebut tidak segera diubah. Namun, jika ti­dak juga dicabut, pihaknya akan memberikan sanksi kepada seko­lah tersebut.

“Sekolah harus membolehkan siswa menggunakan jilbab,” ujar­nya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud, Achmad Jazidie juga menyesalkan peristi­wa tersebut.

Menurutnya, sekolah perlu dite­gur, karena penggunaan jilbab me­ru­pakan bagian dari hak asasi ma­nusia.

“Saya menyesalkan kejadian ini. Apalagi kalau tidak ada pera­tu­ran di atasnya yang melarang peng­gunaan jilbab di sekolah,” je­las Jazidie.

Dirinya mempertanyakan, me­ng­apa sekolah perlu menciptakan kondisi yang menyulitkan siswa­nya untuk melaksanakan perintah agama yang diyakininya.

Drs I Ketut Sunarta MHum

“Apakah seseorang berjilbab itu menganggu kegiatan belajar me­ngajar, tidak dapat menyerap pe­lajaran? Kalau gurunya yang me­rasa terganggu, kenapa harus ter­ganggu?” tandasnya.

Jazidie menyebut, seharusnya se­­kolah menumbuhkan sikap sa­ling menghargai dan memberikan ke­sempatan seluas-luasnya kepa­da siswa dalam menjalankan hal yang diyakini dalam agamanya.

“Kita akan minta sekolah untuk mencabut peraturan yang sifatnya menyulitkan siswa,” tambah Jazi­die. 

Sementara itu, Direktur Jende­ral Pendidikan Islam, Kementerian Aga­ma, Nur Syam menuturkan, pe­la­rangan penggunaan jilbab me­rupakan hal yang aneh dan ironi ter­jadi di Indonesia.

Ia menambahkan, sejumlah ne­gara di Eropa sudah membolehkan warganya menggunakan jilbab se­bagai bagian dari identitas agama yang dipeluknya.

“Sungguh ironis jika di Indonesia yang konon disebut sebagai ne­gara yang plural dan multikultural, melakukan pelarangan terhadap sis­wa berjilbab di lembaga pendidi­kan,” jelasnya.

Dirinya sependapat dengan Kemdikbud bahwa persoalan ini ha­rus segera diselesaikan, agar tidak terjadi diskriminasi dalam pro­ses pendidikan.

Nur Syam juga meminta kepada Kemdikbud  untuk dapat memberi te­guran kepada sekolah bersang­ku­tan sehingga tidak ada lagi per­lakuan diskriminasi terhadap para siswa,” imbuhnya.

Kepsek SMAN 2 Denpasar Tidak Merasa Bersalah

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Denpasar, Bali, I Ketut Sunarta, me­ngaku tidak merasa bersalah karena tidak mengizinkan siswinya untuk mengenakkan jilbab.

Dia beralasan pihaknya hanya me­negakkan aturan sekolah yang belum mengatur penggunaan jil­bab.

“Kenapa tiba-tiba ada pernyata­an Wamendikbud ngasih sanksi, ti­dak ada konfirmasi. Saya tidak me­rasa bersalah karena saya tidak tahu apa pelanggaran saya? Saya tidak tahu jilbab itu seperti apa hukumnya dalam Islam,” kata I Ketut di Denpasar.

Meski melarang jilbab bagi sis­winya, I Ketut tetap mengaku seba­gai pribadi toleran, sebab di SMAN 2 Denpasar Mushola juga disedia­kan bagi pelajar muslim.

“Ketika lebaran saya suka da­tang ke orang-orang Islam dan orang Islam pun datang ke rumah saya ketika nyepi,” imbuhnya.

I Ketut mengaku dirinya tidak me­rasa bersalah karena belum ada aturan tertulis untuk mengatur ten­tang jilbab.

I Ketut juga berang ketika so­rotan publik justru hanya tertuju pa­danya. Padahal, katanya, banyak sekolah lain di Bali yang jelas-jelas me­larang secara tertulis penggu­na­an jilbab.

“Kenapa hanya SMAN 2 Den­pa­sar yang disorot?” tanyanya.

Sementara itu Advokat/Penga­cara/Penasehat Hukum, Mocha­mad AA, SH, M.Hum mengatakan bahwa pernyataan I Ketut yang ti­dak tegas dan samar-samar justru membuat kebingungan di tengah-tengah publik, katanya.

Mocha­mad AA, SH, M.Hum men­jelaskan kebimbangan yang dialami Anita sebagai pelajar di SMAN 2 Denpasar. Anita meminta ketegasan dari Kepala Sekolah apa­kah boleh memakai Jilbab atau tidak. Kalau Kepala Sekolah tidak me­larang berarti ‘boleh’. Dan, kalau tidak mengizinkan berarti ‘mela­rang’.

Anita menganggap Kepala Se­kolah tidak tegas, kalau memang dilarang bilang saja dilarang, dan dia akan pindah. Kalau memang dibo­lehkan, bilang saja boleh biar Anita dan teman-temannya bisa memakai jilbab.

“Itulah yang membuat para pe­lajar muslim jadi serba salah, keti­dak­jelasan atas pernyataan Kepala Sekolah ‘tidak mengizinkan juga ti­dak melarang’,” tegas Mocha­mad AA, SH, M.Hum.

Maka ketika Anita nekad me­ma­kai jilbab, malah yang terjadi jus­tru dipanggil dan dinasehati un­tuk taat aturan sekolah dengan ti­dak mema­kai jilbab, tambah Moch­a­mad AA, SH, M.Hum. Far